Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021). Foto : Jaka/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana meminta Pengurus Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk memantau kejadian pasca imunisasi sebagai langkah antisipasi dampak vaksinasi yang dirasakan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Meli saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IX DPR RI dengan dengan Pengurus IDI, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, perwakilan WHO, Komnas KIPI, dan Pengurus Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).

"Demi melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, saya minta KIPI berkoordinasi dengan Kemenkes dan pihak terkait lainnya untuk bertanggung jawab memantau dan menanggulangi pasca imunisasi," pinta politisi Fraksi Partai Gerindra itu

Disampaikan Meli, ketika rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan, Badan POM dan Biofarma beberapa waktu lalu, Komisi IX DPR RI membuat salah satu kesimpulan yang meminta pemerintah untuk mempersiapkan sarana prasarana termasuk pembiayaan untuk mendukung pemantauan dan penanggulangan KIPI termasuk monitoring dan evaluasi.

"Kesimpulan itu menjadi jembatan bagi KIPI untuk membahasnya bersama pemerintah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam hal pemberian vaksin guna memberikan perlindungan kesehatan," ucapnya.

Selain itu, Meli juga mengapresiasi kepada IDI, Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, perwakilan WHO, Komnas KIPI, dan ITAGI yang telah memberikan masukan atas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk manajemen vaksinasi yang lebih baik. 

Sebelumnya, Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Satari menyampaikan keamanan vaksin merupakan komitmen global. Adapun persiapan Komnas KIPI terkait Covid-19 adalah dengan melakukan penguatan terhadap surveilans KIPI. Komnas KIPI juga sedang membuat pandungan KIPK/AESI bagi komda dan pokja untuk panduan audit bila ada kasus KIPI serius/ KIPK vaksin Covid-19.

"Memberikan masukan kepada Kemenkes untuk melakukan PMS Aktif Sentinel Vaksin Covid-19 yang saat ini sedang dalam tahap pembuatan Jukni dan persiapan penunjukan RS Sentinel," katanya.

Kemudian, KIPI  sebagai fasilitator dalam pelatihan dan workshop juru imunisasi Covid-19 yang diadakan oleh Bapelkes di bulan Oktober-Desember 2020 dan Januari-Maret 2021 bagi tenaga kesehatan di puskesmas, RSUD dan fasyankes swasta dengan menteri Surveilans KIPI dan Komunikasi Risiko, Pencatatan dan Pelaporan KIPI dengan web keamanan vaksin. (rnm/es)